Kemenag Nyatakan Pencabutan Izin Operasional Ponpes Shiddiqiyyah Dibatalkan

Kementrian Agama (Kemenag) menyatakan pencabutan izin operasional Ponpes Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, dibatalkan. Pembatalan itu disampaikan Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy.

“Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” kata Muhadjir, yang juga Menko PMK itu kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Muhadjir mengaku sudah meminta Sekjen Kemenag membatalkan pencabutan izin itu. Ponpes Shiddiqiyyah pun kini bisa beraktivitas kembali.

TERKAIT

• 

  Kemenag Depok Perketat Pengawasan 127 Ponpes, Buntut Kasus Dugaan Pencabulan

• 

  Buka Suara soal Anak Kiai Jombang yang Jadi Buron Kasus Pencabulan, PBNU: Kalau Tak Salah, Datang

• 

  Sidang Isbat Awal Ramadhan 1443 H Digelar 1 April 2022 Secara Hybrid

• 

  Marak Penipuan Bermodus Bantuan, Pesantren Diimbau Jangan Mudah Percaya

“Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, PLH Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” kata dia.

Muhadjir melanjutkan, pembatalan pencabutan izin itu diharapkan membuat para orang tua santri-santriwati mendapat kepastian terkait pembelajaran di pondok pesantren tersebut.  “Dengan demikian, para orang tua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di Ponpes tersebut. Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang,” tutur Muhadjir.

Sebelumnya, Kemenag mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Pesantren inilah yang menaungi tersangka pencabulan atas nama Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.  “Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Waryono dalam siaran pers oleh Kemenag, Kamis (7//20227).

Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Waryono mengatakan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. “Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” terang Waryono.*

Rep: Fida A.
Editor: Insan Kamil
Sumber : www.hidayatullah.com